Catat! BPS Rekrut 190.000 Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026

 

Badan Pusat Statistik (BPS) akan merekrut sekitar 190.000 petugas lapangan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar pada Juni–Juli 2026. 

FOLKKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) akan merekrut sekitar 190.000 petugas lapangan untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar pada Juni–Juli 2026. 

Sensus yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali itu bertujuan mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dalam kegiatan Focus Group Discussion sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Pekanbaru, menjelaskan bahwa peluncuran kegiatan akan dilakukan pada Januari 2026, sedangkan proses rekrutmen dimulai Februari 2026.

“Kami membutuhkan 190.000 petugas lapangan. Mahasiswa, dosen, maupun kalangan akademisi dipersilakan bergabung karena sifatnya padat karya secara nasional. Honorarium bergantung pada jumlah responden yang berhasil dikumpulkan, kemungkinan sekitar Rp3 juta–Rp5 juta per bulan,” ujarnya, dikutip dari Antara, Sabtu (22/11).

Pemetaan Pelaku Usaha Seluruh Indonesia

Sonny menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda besar BPS untuk mencacah seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha rumah tangga hingga skala besar. 

Rentang waktu sepuluh tahun menjadi dasar pelaksanaan karena struktur ekonomi dianggap sudah berubah secara signifikan dalam periode tersebut.

Ia juga meminta dukungan dari pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Riau. Riau, sebagai provinsi dengan ekonomi terbesar kedua di Sumatera, diperkirakan memiliki jumlah pelaku usaha yang sangat besar.

“Terima kasih atas dukungan Pemprov Riau. Bapak Gubernur telah mengundang pemangku kepentingan terkait, seperti pelaku usaha dan akademisi, untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi pada Juni–Juli 2026,” ujarnya.

Pemprov Riau Siap Dukung

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Riau mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan pentingnya penyediaan data yang akurat.

“Ini akan menjadi pedoman sepuluh tahun ke depan sebagai masukan bagi Pemprov Riau. Kami mendukung agar perusahaan-perusahaan bekerja sama. Jika ada yang belum bersedia, akan kami surati dan lakukan pendekatan,” katanya.

Sumber : Antara

Lebih baru Lebih lama