FOLKKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mendorong agar dakwah keagamaan terus beradaptasi dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Pesan tersebut disampaikan melalui Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Hidayatullah Kalimantan Selatan Tahun 2025.
Kegiatan Muswil VI Hidayatullah Kalsel ini digelar di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Sabtu (20/12/2025), sebagai forum konsolidasi dan evaluasi arah gerak organisasi ke depan.
Dalam sambutannya, Muhamad Muslim menilai bahwa kondisi sosial masyarakat saat ini semakin kompleks dengan pola pikir yang kian beragam. Hal tersebut menuntut pendekatan dakwah yang tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga tepat sasaran serta mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dakwah tidak cukup hanya benar, tetapi juga harus tepat dan dirasakan manfaatnya. Musyawarah Wilayah Hidayatullah ke-6 ini menjadi ruang penting untuk berhenti sejenak dari rutinitas, mengevaluasi peran dan dampak organisasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis agar dakwah semakin relevan dan membumi,” ujarnya.
Ia menegaskan, organisasi keagamaan memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Selatan. Peran tersebut tidak hanya dalam menjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga merawat harmoni sosial, memperkuat karakter generasi muda, serta menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang Hidayatullah sebagai bagian dari kekuatan sosial yang mampu menjembatani nilai-nilai agama dengan realitas kehidupan masyarakat saat ini,” katanya.
Lebih lanjut, Muslim menyampaikan bahwa tantangan keumatan ke depan membutuhkan dakwah yang tidak berhenti di mimbar, pendidikan yang tidak terbatas di ruang kelas, serta gerakan sosial yang hadir langsung di tengah persoalan umat.
Melalui Muswil VI ini, Pemprov Kalsel berharap lahir gagasan-gagasan yang tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata yang terukur dan berkelanjutan. Pemerintah daerah pun membuka ruang seluas-luasnya untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen umat, termasuk organisasi Hidayatullah.
“Pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan partisipasi, kepercayaan, dan peran aktif masyarakat sipil. Ketika pemerintah dan organisasi kemasyarakatan berjalan seiring, dampak pembangunan akan lebih terasa dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
