DPD RI Dayat El Terima Aspirasi BEM Se-Kalsel, Tegaskan Belum Ada Pembahasan Ubah Mekanisme Pemilihan Langsung

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muhammad Hidayattollah atau Dayat El menerima langsung aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini. 

FOLKKALIMANTAN.COM
, JAKARTA
 – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Muhammad Hidayattollah atau Dayat El menerima langsung aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini. 

Penyampaian aspirasi tersebut turut dikawal secara kelembagaan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian HK, bersama jajaran DPRD Kalsel.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis nasional, khususnya terkait pemilu dan kualitas demokrasi. 

Mereka menyampaikan kekhawatiran atas wacana perubahan mekanisme pemilihan langsung yang dinilai berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Hidayattollah atau Dayat El menegaskan bahwa tidak terdapat agenda pembahasan perubahan mekanisme pemilihan langsung, baik di lingkungan DPD RI maupun DPR RI. 

Ia memastikan aspirasi mahasiswa akan dicatat dan menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan di tingkat pusat.

“DPD RI memandang aspirasi mahasiswa sebagai elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Tidak ada agenda perubahan mekanisme pemilihan langsung, dan ruang partisipasi publik tetap dijaga,” tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dan harus direspons secara terbuka oleh lembaga negara. Kekhawatiran publik, kata dia, perlu dijawab melalui dialog dan komunikasi yang transparan.

Sementara itu, sinergi antara mahasiswa, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, DPR RI, dan DPD RI dalam forum tersebut menunjukkan bahwa demokrasi berjalan ketika dialog dan partisipasi publik dijaga. Aspirasi daerah, khususnya dari kalangan mahasiswa, diharapkan terus menjadi perhatian utama dalam setiap proses perumusan kebijakan nasional.

Lebih baru Lebih lama