Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawas SMA, SMK, dan SKH se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Berkah Disdik Kalteng, Rabu (28/1/2026).
FOLKKALIMANTAN.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawas SMA, SMK, dan SKH se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Berkah Disdik Kalteng, Rabu (28/1/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran strategis pengawas sebagai garda terdepan penjaga mutu pendidikan.
Rakor dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, didampingi Plt. Sekretaris Dinas, para kepala bidang SMA, SMK, SKH, GTK, Plt. Kepala BTIKP, serta Koordinator Pengawas. Sebanyak 45 pengawas dari kabupaten dan kota se-Kalteng turut hadir.
Dalam sambutannya, Reza menekankan bahwa pengawas memiliki posisi kunci dalam keseluruhan siklus manajemen pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Karena itu, sejak awal menjabat pada Desember 2023, ia memilih mengumpulkan pengawas terlebih dahulu sebelum kepala sekolah.
“Dalam manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengawasan. Fungsi pengawas itu hampir mencakup semuanya, bukan hanya controlling, tapi juga terlibat sejak awal proses,” ujarnya.
Ia juga berbagi refleksi pribadi saat pertama kali memimpin Disdik Kalteng di usia yang relatif muda. Menurutnya, jabatan tersebut harus memberi dampak nyata, terutama bagi siswa dan guru.
“Kehadiran kita di sini harus benar-benar memberi manfaat. Bukan hanya untuk internal dinas, tapi untuk siswa-siswi dan guru-guru kita,” tegasnya.
Di tengah tantangan, Reza memaparkan kondisi anggaran pendidikan yang mengalami penurunan signifikan. Dari Rp2,3 triliun pada 2025, anggaran 2026 turun menjadi sekitar Rp1,3 triliun. Situasi ini menuntut kebijakan berbasis skala prioritas.
Menurutnya, fokus utama tetap pada kebutuhan sekitar 99 ribu siswa di Kalteng, disusul peningkatan kesejahteraan dan kapasitas 10 ribu guru.
“Pendidikan ini tidak bisa dibangun sendiri-sendiri. Kita harus gotong royong,” katanya.
Tak hanya soal anggaran, Reza juga menyoroti persoalan lama terkait kesejahteraan pengawas saat melakukan kunjungan ke sekolah. Ia mengungkapkan sempat ada praktik pemberian biaya pengawasan yang tidak seragam, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah.
“Artinya ada yang salah dalam sistem kita. Kesejahteran pengawas tidak jelas,” ungkapnya.
Kini, kondisi tersebut telah dibenahi melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan harus diiringi kinerja yang terukur.
“Kesejahteraan kita tingkatkan, tapi setiap pengawas harus punya progres yang jelas. Kehadiran di lapangan harus benar-benar dirasakan sekolah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawas merupakan perpanjangan tangan Kepala Dinas di setiap satuan pendidikan. Karena itu, mereka diminta tidak memandang tugas sekadar pelengkap administrasi.
“Bangun dan bangkit, jangan merasa hanya complementary. Tanggung jawab bapak ibu sangat besar,” pesannya.
Menutup sambutan, Reza mengajak seluruh pengawas bekerja dengan hati dan semangat pengabdian. Menurutnya, pendidikan tak akan maju jika pengawasan hanya dijalankan secara formalitas.
Rakor ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan peran pengawas dalam menjaga kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat kolaborasi antara pengawas dan Dinas Pendidikan demi masa depan generasi muda.
Sumber : mmc.kalteng.go.id