folkkalimantan.com, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka kanal pengaduan resmi untuk memastikan akurasi dan transparansi program Kartu Huma Betang Sejahtera.
Langkah ini memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan laman humabetang.id telah diluncurkan sebagai pusat pengaduan dan pemutakhiran data. Hingga Rabu (25/2/2026), tercatat 30.000 aduan masuk secara real-time.
“Kami membuka kanal ini agar masyarakat bisa proaktif melaporkan warga yang sekiranya layak dibantu. Responsnya sangat positif, per hari ini saja sudah ada 30.000 aduan. Ini menjadi basis data yang kuat untuk pemutakhiran ke depan,” ujar Rangga usai mengikuti rapat sosialisasi di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.
Untuk memastikan validitas laporan, masyarakat diwajibkan menyertakan dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, foto kondisi tempat tinggal, serta surat keterangan kondisi ekonomi. Kelengkapan tersebut dinilai penting agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh terkait kelayakan calon penerima manfaat.
Terkait potensi tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan(PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Rangga menegaskan prioritas diberikan kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan.
“Meskipun masih ada kemungkinan penerima bansos lain terdaftar, kami mengutamakan asas pemerataan. Fokus kami adalah menjangkau masyarakat Kalteng yang benar-benar membutuhkan dan belum pernah menerima bantuan apa pun,” katanya.
Menyadari tantangan geografis dan keterbatasan akses digital di sejumlah wilayah, Pemprov Kalteng juga mengerahkan 1.432 relawan ke seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.
“Setiap desa kami tempatkan minimal satu relawan. Untuk wilayah padat penduduk, jumlahnya bisa dua hingga tiga orang. Tugas mereka memverifikasi data dan nantinya mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan tunai,” tambah Rangga.
Data awal menunjukkan calon penerima terbanyak berada di wilayah berpenduduk besar seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya. Angka tersebut disebut selaras dengan data kemiskinan yang merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), hasil kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik.
Sebagai bentuk komitmen agar bantuan tepat sasaran, pemerintah provinsi akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan.
“Setiap triwulan data akan diperbarui. Jika kondisi ekonomi penerima membaik, statusnya akan disesuaikan. Ini komitmen Bapak Gubernur agar program ini dirasakan oleh mereka yang paling berhak,” ujar Rangga.
Informasi lebih lanjut mengenai insentif bagi guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.
Penulis : Putri