folkkalimantan.com, BANJARMASIN — Persoalan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), kerusakan infrastruktur, hingga bantuan sosial menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga kepada Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Golkar, H. Muhammad Rian Zulfikar, saat menggelar reses Masa Sidang II pada 12–15 Juli 2026.
Reses dilaksanakan di sejumlah titik di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan dihadiri warga dari Kelurahan Kelayan Barat, Mantuil, Pemurus Baru, Kelayan Selatan, serta Kelayan Tengah.
Kegiatan tersebut turut melibatkan perwakilan Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sehingga sebagian aspirasi masyarakat dapat langsung ditanggapi oleh instansi terkait.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah penanganan ODGJ pascaperawatan. Warga di Pemurus Baru mengeluhkan masih adanya keluarga yang menolak menerima kembali anggota keluarganya setelah menjalani perawatan, sehingga menyulitkan proses penanganan di lapangan.
Dinas Sosial menjelaskan penanganan maksimal hanya dapat dilakukan terhadap ODGJ yang berstatus terlantar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sedangkan pengawasan dan kelanjutan pengobatan menjadi tanggung jawab keluarga.
Menanggapi persoalan tersebut, Rian menyatakan akan memfasilitasi audiensi antara warga dengan Pemerintah Kota Banjarmasin agar solusi penanganan ODGJ dapat dibahas secara terpadu bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pemerintah kelurahan.
Persoalan infrastruktur juga mendominasi jalannya reses. Warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang rusak, gorong-gorong yang pecah, drainase yang belum berfungsi optimal, hingga sungai yang memerlukan normalisasi untuk mengurangi banjir saat musim hujan.
Dinas PUPR menjelaskan sejumlah usulan masih memerlukan pemenuhan persyaratan teknis sebelum dapat direalisasikan. Warga juga diminta menyampaikan usulan secara resmi agar dapat diproses lebih lanjut dalam perencanaan pembangunan daerah.
Di bidang sosial, masyarakat mengusulkan penambahan penerima program bedah rumah serta perbaikan pendataan bantuan sosial yang dinilai masih belum tepat sasaran. Dinas Sosial memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengajuan bantuan, sementara Rian meminta ketua RT bersama warga melakukan pendataan agar bantuan dapat disalurkan lebih akurat.
Aspirasi lain datang dari sektor pendidikan. Warga mengeluhkan kondisi bangunan SDN Pemurus Baru 2 dan SD Kelayan Selatan 3 yang membutuhkan renovasi, termasuk perbaikan fasilitas sanitasi dan penambahan ruang belajar. Selain itu, warga mengusulkan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak yatim dan keluarga kurang mampu.
Berbagai kebutuhan dasar juga turut disampaikan, mulai dari kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram, permintaan pembangunan kembali toilet umum, penambahan penerangan jalan dan kamera pengawas (CCTV), hingga penyediaan bak dan gerobak sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan.
Di sisi lain, warga mengapresiasi kepedulian terhadap pelaku UMKM yang selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan reses melalui pembelian produk usaha mereka. Masukan juga datang dari kalangan advokat yang mengusulkan pembaruan sejumlah regulasi daerah agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Rian menegaskan seluruh aspirasi yang diterimanya akan menjadi bahan pengawalan di DPRD agar dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah sesuai skala prioritas.
“Alhamdulillah, banyak usulan warga yang bisa langsung kami sampaikan kepada dinas yang hadir sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Untuk usulan yang membutuhkan proses lebih lanjut, kami akan terus mengawal hingga tuntas,” ujar Rian.
Editor : Ahmad Rifai