Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H.M. Syaripuddin (Bang Dhin) menilai inovasi pelayanan kesehatan yang diterapkan RSUD dr. Iskak Tulungagung, Jawa Timur, layak dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit daerah.
FOLKKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H.M. Syaripuddin (Bang Dhin) menilai inovasi pelayanan kesehatan yang diterapkan RSUD dr. Iskak Tulungagung, Jawa Timur, layak dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit daerah.
Menurut Bang Dhin, keberhasilan RSUD dr. Iskak tidak semata ditentukan oleh kemegahan gedung atau kecanggihan peralatan medis, melainkan oleh perubahan mendasar dalam sistem dan budaya pelayanan yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.
“Secara konsep, semua IGD bisa cepat dan bagus. Yang sering menjadi persoalan justru pada tahap pelaksanaannya di lapangan,” ujar Bang Dhin di Banjarmasin, Senin (15/12/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, salah satu terobosan penting RSUD dr. Iskak adalah pendekatan pra-rumah sakit, di mana sistem layanan kegawatdaruratan sudah berjalan sejak pasien masih berada di lokasi kejadian.
Informasi awal mengenai kondisi pasien diterima lebih dulu oleh rumah sakit, sehingga tenaga medis dapat menyiapkan penanganan secara cepat dan terarah sebelum pasien tiba di IGD.
Model ini, menurut Bang Dhin, memotong waktu tunggu yang kerap menjadi faktor krusial dalam penyelamatan nyawa.
“Ketika pasien datang, rumah sakit sudah siap. Ini soal manajemen waktu dan kesiapan sistem,” katanya.
Inovasi tersebut bahkan memperoleh pengakuan internasional dari International Hospital Federation (IHF), yang menilai sistem kegawatdaruratan RSUD dr. Iskak sebagai praktik pelayanan rumah sakit yang inovatif dan berdampak langsung terhadap peningkatan keselamatan pasien.
Tantangan Daerah: Biaya, SDM, dan Koordinasi
Bang Dhin menyoroti sedikitnya tiga hambatan utama yang selama ini dihadapi banyak daerah dalam mengoptimalkan pelayanan IGD, yakni persoalan pembiayaan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antarlembaga.
Ia menilai, dalam kondisi darurat, aspek administratif seperti status kepesertaan BPJS Kesehatan seharusnya tidak menjadi penghambat utama pelayanan.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah menyiapkan dana pendamping layanan kegawatdaruratan sebagai bentuk jaminan sementara.
“Pasien datang ke IGD itu dalam kondisi darurat. Yang utama adalah menyelamatkan nyawa. Administrasi bisa menyusul. Pemerintah daerah harus hadir memberikan jaminan agar rumah sakit dan tenaga medis tidak ragu bertindak cepat,” tegasnya.
Selain pembiayaan, Bang Dhin menekankan pentingnya sistem koordinasi terintegrasi yang melibatkan rumah sakit, layanan ambulans, puskesmas, kepolisian, hingga operator darurat.
Tanpa satu sistem komando yang jelas, pelayanan kegawatdaruratan berpotensi berjalan lambat dan tidak efektif.
“Pelayanan darurat tidak bisa berjalan parsial. Operator harus siaga 24 jam, sistem harus terhubung, dan semua pihak bekerja dengan komitmen yang sama. Dalam situasi darurat, yang dibutuhkan adalah kesiapan, bukan saling menunggu,” ujarnya.
Relevan untuk Kalimantan Selatan
Bang Dhin berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mempelajari dan mengadaptasi inovasi RSUD dr. Iskak dengan menyesuaikan karakteristik wilayah Banua yang memiliki tantangan geografis luas, keterbatasan akses di daerah tertentu, serta disparitas layanan kesehatan antarwilayah.
“Inovasi RSUD dr. Iskak membuktikan bahwa rumah sakit daerah mampu bertransformasi menjadi institusi pelayanan publik yang cepat, humanis, dan berpihak kepada rakyat, asalkan didukung kebijakan yang tepat dan keberanian mengubah sistem,” katanya.
Ia menegaskan, peningkatan layanan kesehatan daerah bukan semata soal anggaran, melainkan soal keberpihakan kebijakan dan kemauan politik untuk menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. (*)