 |
| Foto-Dok/Republika.co.id |
FOLKKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat 23 izin usaha pertambangan yang berlokasi di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data tersebut mencakup izin usaha pertambangan (IUP) dan kontrak karya (KK) dari berbagai komoditas mineral.
“Ada total 23 izin tambang, meliputi IUP dan kontrak karya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Komoditas dari 23 izin itu meliputi emas, bijih besi, timbal, dan seng, dengan rincian empat kontrak karya dan 19 IUP mineral logam.
Pemerintah menegaskan akan menelusuri seluruh izin tersebut, terutama yang diduga memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan di wilayah bencana.
“Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) akan tegas mengevaluasi dan memberi sanksi bagi yang merusak lingkungan,” kata Anggia.
Rincian Izin Tambang per Provinsi
Provinsi Aceh
1 kontrak karya (komoditas emas), diterbitkan 2018.
3 IUP emas, berlaku sejak 2010 dan 2017.
3 IUP komoditas besi, berlaku 2021–2024.
3 IUP bijih besi DMP, terbit 2011–2020.
2 IUP bijih besi lainnya, berlaku 2012–2018.
Selain itu, terdapat 1 kontrak karya komoditas timbal dan seng yang berada dalam wilayah beririsan Aceh–Sumatera Utara, berlaku sejak 2018.
Provinsi Sumatera Utara
2 kontrak karya komoditas emas DMP, diterbitkan 2017 dan 2018.
1 IUP komoditas tembaga DMP, berlaku sejak 2017.
Provinsi Sumatera Barat
4 IUP komoditas besi, diterbitkan 2019–2020.
1 IUP bijih besi, berlaku sejak 2013.
1 IUP timah hitam, berlaku sejak 2020.
1 IUP emas, berlaku sejak 2019.
ESDM Siap Evaluasi Kegiatan Pertambangan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan di tiga provinsi tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memastikan apakah aktivitas tambang turut menjadi faktor pemicu atau memperparah banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari terakhir.
“Di Sumatera Barat dan di Aceh sedang dilakukan pengecekan. Di Sumut, tim evaluasi juga sedang bekerja,” ujar Bahlil.
Bencana banjir dan longsor yang melanda kawasan Sumatera dalam sepekan terakhir memicu perhatian publik mengenai tata kelola lingkungan dan perizinan tambang. Pemerintah memastikan proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data.
Sumber : Republika