Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi PP Tunas bertajuk “Gerakan Edukasi Perlindungan Anak di Era Digital” di Kota Medan, Selasa (10/3). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
folkkalimantan.com, MEDAN – Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi PP Tunas bertajuk “Gerakan Edukasi Perlindungan Anak di Era Digital” di Kota Medan, Selasa (10/3). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
Bimtek tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang berasal dari kalangan pelajar, komunitas pendidikan, serta para guru dari berbagai sekolah di Kota Medan. Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong peningkatan literasi digital sekaligus membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.
Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, Raline Shah, menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama keluarga dan lingkungan pendidikan.
“Di era digital saat ini, anak-anak tumbuh bersama teknologi. Karena itu, tanggung jawab kita bukan hanya membatasi, tetapi juga membekali mereka dengan literasi digital yang kuat agar dapat menggunakan teknologi secara aman, sehat, dan produktif,” ujar Raline.
Menurutnya, hadirnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital atau PP Tunas merupakan langkah penting pemerintah untuk memastikan terciptanya ekosistem digital yang lebih aman bagi generasi muda. Regulasi ini juga mendorong platform digital untuk meningkatkan tanggung jawab dalam melindungi anak dari berbagai risiko di internet.
Ia mengibaratkan pembatasan akses media sosial bagi anak seperti anak yang baru belajar bersepeda. Mereka belum cukup terampil dan waspada sehingga tidak bisa langsung dilepas di jalan raya yang ramai.
“Usia yang dinilai paling tepat untuk memiliki akses ke ruang media sosial yang kompleks ini adalah sekitar 16 tahun,” tegasnya.
Raline menambahkan bahwa langkah pemerintah bersifat preventif agar berbagai risiko di ruang digital dapat ditekan sejak dini. Berdasarkan sejumlah survei, sekitar 60 persen generasi Z pernah melakukan pembelian online secara impulsif, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi digital.
Selain itu, pemerintah juga menerima banyak masukan dari masyarakat terkait meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak, mulai dari kecanduan digital, penipuan online, paparan konten negatif, perundungan siber, kebocoran data pribadi, hingga berbagai modus penipuan daring yang kerap menyasar pengguna usia muda.
Ia juga menyinggung bahwa sejumlah negara di Eropa mulai menyadari dampak negatif internet terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, Indonesia patut berbangga karena menjadi salah satu negara di Asia yang mulai mengambil langkah tegas melalui PP Tunas.
“Internet memang memberikan banyak kemudahan dan peluang, tetapi juga membawa risiko. Karena itu perlu langkah tegas untuk melindungi anak di ruang digital,” tambahnya.
Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 46 persen anak usia dini sudah mengakses internet. Artinya, hampir 110 juta anak Indonesia kini menjadikan ruang digital sebagai bagian dari ruang tumbuh mereka.
Sementara itu, data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat sekitar 22 persen pengguna pernah mengalami penipuan di ruang digital. Tingginya penggunaan akun anonim juga membuat sebagian pengguna merasa tidak perlu bertanggung jawab atau beretika saat bermedia sosial.
Karena itu, Raline mengingatkan bahwa etika dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan saat berada di ruang digital.
“Bagaimana kita bersikap sehari-hari perlu juga diterapkan di internet. Ada saringan moral, etika berkomunikasi, serta kesadaran sebagai pelajar yang harus diterapkan sebagai tanggung jawab ketika berselancar di dunia digital,” ujarnya.
Melalui kegiatan bimtek ini, para peserta memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai substansi kebijakan PP Tunas, potensi risiko yang dihadapi anak di ruang digital, serta peran penting guru dan orang tua dalam membangun budaya digital yang sehat dan aman bagi generasi muda.
Sumber : MMC kalteng