 |
| Foto-Dok/Mmc kalteng |
folkkalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus disusun secara rasional, adaptif, serta selaras dengan kebijakan nasional di tengah ketidakpastian global.
Penegasan tersebut disampaikan Leonard saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD 2027 dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2026 di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, situasi ekonomi nasional maupun global saat ini bergerak sangat dinamis sehingga pemerintah daerah tidak boleh menetapkan target yang terlalu ambisius tanpa mempertimbangkan kondisi fiskal.
“Target RKPD 2027 harus rasional dan terukur. Jangan terlalu ambisius, tetap melihat kemampuan fiskal daerah serta transfer dari pusat,” tegas Leonard.
Ia menjelaskan, meskipun RKPD tetap mengacu pada RPJMD, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi perubahan arah kebijakan maupun fluktuasi ekonomi. Pengalaman perbedaan proyeksi ekonomi dengan realisasi APBD 2026 menjadi pelajaran penting dalam perencanaan ke depan.
Selain itu, harmonisasi dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) juga dinilai krusial guna menjaga kualitas layanan publik tetap seragam dan patuh regulasi.
Leonard menambahkan, sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Secara nasional, tema RKP 2027 mengusung “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Sementara itu, tematik RKPD Kalteng difokuskan pada peningkatan aktivitas ekonomi daerah serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“Prioritas pertama mendukung fokus pusat pada produktivitas, investasi, dan industri. Kedua mendukung visi-misi kepala daerah, dan ketiga urusan pemerintahan lainnya sesuai kewenangan,” jelasnya.
Berdasarkan capaian makro 2025, pertumbuhan ekonomi Kalteng tercatat 4,8 persen, tingkat kemiskinan 4,95 persen, Indeks Pembangunan Manusia 74,86, serta pengangguran terbuka 3,44 persen.
Adapun dalam proyeksi RKPD 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, kemiskinan 4,5 persen, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 78, dan pengangguran 3,3 persen.
“Ini masih proyeksi. Kita berharap tidak ada dinamika ekstrem sehingga daerah punya kepastian dalam menyusun kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Leonard juga mengungkapkan, proses validasi usulan aspirasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih berlangsung. Saat ini tercatat 1.322 usulan aspirasi dan 807 pokok pikiran yang telah diverifikasi secara teknis.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh perangkat daerah aktif memberi masukan konstruktif demi menyempurnakan rencana kerja 2027.
“Mari kita perkuat kolaborasi dan keterbukaan untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang bermartabat, berkah, maju, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Forum tersebut dihadiri kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng serta Kepala Bapperida kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Sumber : MMC kalteng