SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keterlibatan Danantara Indonesia dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hanya sebatas memberikan masukan dan tidak memiliki hak suara dalam setiap pengambilan keputusan.
Menurut Purbaya, kehadiran Danantara bertujuan memperkaya informasi yang menjadi dasar pertimbangan anggota KSSK dalam merumuskan kebijakan, tanpa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan bisnis.
“Dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara. Dia memberi masukan dan melihat proses yang akan terjadi. Kalau menyangkut kebijakan yang sangat penting dan berhubungan dengan bisnis, dia tidak ikut mengambil keputusan,” ujar Purbaya di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).
Purbaya juga memastikan pelibatan Danantara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Karena hanya berperan sebagai pemberi masukan, menurutnya tidak diperlukan revisi terhadap regulasi tersebut.
Ia menjelaskan, selama ini regulator lebih banyak mengandalkan data dalam membaca kondisi perekonomian. Kehadiran Danantara dinilai mampu memberikan perspektif tambahan karena memiliki gambaran langsung mengenai perkembangan dunia usaha.
“Regulator biasanya melihat data-data. Kadang penerjemahan datanya bisa sedikit meleset. Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan,” kata Purbaya.
Pada hari yang sama, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria mengikuti rapat perdana KSSK setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia.
Purbaya menilai masukan yang disampaikan Danantara dalam rapat tersebut cukup positif dan dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kita mendapat informasi yang lebih lengkap untuk memastikan kebijakan yang diambil ke depan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Pelibatan Danantara dalam forum KSSK merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurut Rosan, Presiden menginginkan setiap pembahasan kebijakan tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap dunia usaha dan perekonomian secara menyeluruh.
“KSSK diminta melibatkan Danantara dalam setiap pembahasan agar kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan dunia usaha. Jadi bukan hanya dari sisi fiskal dan moneter, tetapi mencakup keseluruhan ekosistem,” kata Rosan.
Rosan mengungkapkan, sesuai arahan Presiden, Danantara kemungkinan akan dilibatkan secara rutin dalam rapat koordinasi KSSK yang digelar setiap bulan. Ia juga menyebut keterlibatan tersebut merupakan kebijakan yang baru pertama kali diterapkan.
Sementara itu, Pelaksana Sementara Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan rapat di Istana Kepresidenan membahas penguatan koordinasi antaranggota KSSK dengan tambahan kehadiran Danantara.
Menurut Destry, Presiden meminta seluruh anggota KSSK, yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan, memperkuat sinergi agar kebijakan yang diambil semakin selaras serta mendukung arah pembangunan ekonomi nasional.
