 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel menyerahkan Penganugerahan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Foto-Istimewa |
FOLKKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel menyerahkan Penganugerahan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 kepada pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Kegiatan berlangsung di Banjarbaru, Rabu (10/12/2025).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kepala BRIDA sekaligus Plt. Kepala Disdukcapil Kalsel, Thaufik Hidayat, mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin dalam menyerahkan penghargaan.
Ia menegaskan bahwa IPKD merupakan implementasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, yang menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah berdasarkan enam dimensi utama.
“IPKD mengukur kesesuaian perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja APBD, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, hingga opini BPK atas LKPD,” ujar Thaufik.
Ia mengapresiasi upaya kabupaten/kota yang telah memenuhi standar pengukuran tersebut, serta mendorong daerah berperingkat baik menjadi rujukan bagi daerah lain yang ingin memperkuat tata kelola keuangan.
“Setiap rupiah APBD harus dipastikan kebermanfaatannya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, transparansi dan data yang akurat menjadi sangat penting,” ucapnya.
Thaufik juga menyampaikan penghargaan kepada Tim IPKD provinsi dan kabupaten/kota yang berada di bawah BRIDA/Balitbangda/Bappelitbang atas sinergi dalam proses pengukuran.
Daerah dengan Tata Kelola Keuangan Sangat Tinggi dan Tinggi
Penerima penghargaan untuk klaster keuangan daerah sangat tinggi dan tinggi yaitu:
Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Adapun Peringkat Terbaik IPKD 2025 adalah:
• Terbaik 1: Kabupaten Balangan
• Terbaik 2: Kabupaten Tanah Laut
• Terbaik 3: Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Thaufik kembali menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya dalam memastikan validitas data dan proses pengukuran yang sesuai standar.
“Melalui kolaborasi dan kerja bersama, kita dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Dengan penganugerahan IPKD ini, Pemprov Kalsel berharap seluruh daerah semakin termotivasi memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.
Editor : Rizky Permatasari