 |
| Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen utama penyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. FOTO-PEMKAB BARSEL |
FOLKKALIMANTAN.COM, BUNTOK— Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen utama penyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Eddy saat menghadiri Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2027 tingkat Kecamatan Karau Kuala sekaligus peresmian Kantor Kecamatan Karau Kuala, di Aula Kantor Kecamatan Karau Kuala, Bangkuang, Rabu (4/2/2026).
Menurut Eddy, Musrenbang kecamatan merupakan tahapan strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah karena menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat desa serta kelurahan.
“Forum ini memastikan bahwa arah dan prioritas pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat,” ujar Eddy dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2025–2029.
Tema pembangunan yang diusung adalah penguatan pondasi hilirisasi berbasis sumber daya lokal untuk ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.
Tema tersebut, kata Eddy, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan hilirisasi sumber daya lokal, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran, serta pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menargetkan sejumlah indikator makro pembangunan pada 2027.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,45 persen, meningkat dari capaian 4,02 persen pada 2025. Angka kemiskinan diharapkan turun menjadi 3,77 persen dari sebelumnya 4,94 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 3,09 persen dari 4,30 persen, indeks Gini ditekan menjadi 0,256 dari 0,266, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,44 dari capaian 75,21 pada 2025.
“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, mulai dari perencanaan hingga pengendalian pembangunan,” kata Eddy.
Ia mengakui, keterbatasan fiskal daerah akibat menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi tantangan serius, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penanganan masalah sosial.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terus mengupayakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjajaki sumber pendanaan alternatif yang sah.
Salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.
“Dalam kondisi keterbatasan anggaran, kebijakan penganggaran akan tetap berpedoman pada prinsip money follows program, yakni memprioritaskan program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Eddy menegaskan, Musrenbang kecamatan menjadi forum kunci untuk menetapkan prioritas pembangunan yang terukur, realistis, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi mewujudkan Barito Selatan yang sejahtera, berdaya saing, serta berperan sebagai penyangga pangan dan energi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Musrenbang tersebut dirangkai dengan peresmian Kantor Kecamatan Karau Kuala.
Sebelumnya, Camat Karau Kuala Adriansyah melaporkan pelaksanaan pasar murah sebanyak 100 paket yang masing-masing berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter. Paket tersebut dijual seharga Rp 120.000 dengan subsidi Rp 50.000.
Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan juga melaksanakan Gerakan Pangan Murah berupa paket kebutuhan pokok yang berisi gula pasir, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Tim Penggerak PKK, Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, perwakilan BPS dan BPN, pimpinan PDAM Tirta Barito, camat, lurah, kepala desa, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Karau Kuala.
Penulis : Rifai