 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 melalui forum konsultasi publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng. FOTO-MMC KALTENG |
FOLKKALIMANTAN.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 melalui forum konsultasi publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng.
Forum yang berlangsung di Aula Bapperida Kalteng, Senin (2/2/2026) itu dibuka langsung oleh Plt Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng.
Leonard menegaskan, penyusunan RKPD merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan menjadi instrumen utama dalam memastikan program pembangunan daerah berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“RKPD harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, memperluas usaha, serta meningkatkan kualitas layanan publik dan daya saing daerah,” ujarnya.
Tema: Ekonomi & Tata Kelola
Rancangan Awal RKPD Kalteng 2027 disusun mengacu pada RPJMD 2025–2029, dengan tema utama peningkatan skala aktivitas ekonomi daerah dan kualitas tata kelola pemerintahan. Tema ini masih dapat disempurnakan dalam tahapan Musrenbang sepanjang tetap selaras dengan target RPJMD.
Untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut, Pemprov Kalteng menetapkan delapan fokus prioritas, mulai dari penguatan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pemberdayaan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya, hingga pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi lintas kota, dan pengembangan kawasan khusus Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Selain itu, prioritas lain mencakup penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, peningkatan kualitas SDM, penyediaan pendidikan gratis dan insentif guru, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
“Fokus terakhir adalah memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Leonard.
Dorong Sinergi Kabupaten/Kota
Melalui forum ini, Pemprov Kalteng juga mendorong sinkronisasi perencanaan antara provinsi dan kabupaten/kota agar target pembangunan berjalan selaras dan terintegrasi.
Leonard menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan RKPD agar dokumen perencanaan yang dihasilkan benar-benar relevan, terukur, dan berkeadilan.
“Dengan keterbukaan dan kolaborasi, kita ingin mewujudkan Kalimantan Tengah yang bermartabat, maju, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Konsultasi publik ini dihadiri seluruh kepala OPD Pemprov Kalteng, jajaran Bapperida, Bappedalitbang kabupaten/kota, tokoh masyarakat, serta perwakilan BUMD dan perusahaan daerah, baik secara luring maupun daring.
Penulis : Putri